Menelaah Usulan DPR untuk Mengganti MBG Jadi Uang Tunai, Istana: Konsep Sekarang yang Terbaik

Istana buka suara terkait usulan DPR mengganti MBG jadi uang tunai. (indonesia.go.id)

PR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu ini.

Seperti diketahui, program MGB ini digalakkan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak usia dini.

Dalam implementasinya, program ini menyediakan makanan yang disusun untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. 

Namun demikian, penerapan MBG di lapangan masih menemui beberapa kendala yang kemudian menjadi perhatian khusus masyarakat. 

Setelah beberapa kendala yang terjadi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun sempat menyampaikan usulan untuk mengganti program tersebut. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menanggapi usulan perubahan skema pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan. 

Mantan anggota DPR itu menyebut, meski banyak gagasan yang muncul, pemerintah menilai skema distribusi makanan siap santap masih menjadi pilihan terbaik untuk saat ini.

Lantas, bagaimana dinamika usulan terkait pergantian program MBG ini? Berikut usulannya:

Banyak Usulan, Pemerintah Terbuka

Prasetyo menuturkan, ide terkait mekanisme pelaksanaan MBG sejatinya sudah lama muncul. 

Beberapa pihak mengusulkan agar program ini tidak lagi berbentuk makanan siap santap, melainkan dalam bentuk bantuan tunai kepada orang tua siswa.

“Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ide yang satu lebih baik, tidak,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat 19 September 2025.

Kendati demikian, politisi partai Gerindra itu menegaskan konsep yang saat ini dijalankan tetap menjadi pilihan pemerintah. 

“Konsep yang sekarang dijalankan itulah yang dianggap pemerintah terbaik untuk saat ini,” tambahnya.

Perbaikan Terus Dilakukan

Prasetyo mengakui pelaksanaan MBG memang belum sepenuhnya berjalan mulus. 

Masih ada sejumlah catatan yang perlu dibenahi, baik dari segi distribusi maupun pengawasan.

Meski begitu, dia memastikan pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk memperbaiki kelemahan. 

“Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui. Dan akan kita terus berkomunikasi untuk terus kita perbaiki,” ucap Prasetyo.

Kritik Soal Keamanan Makanan

Sebelumnya, anggota DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar program MBG diubah menjadi pemberian uang tunai langsung kepada orang tua siswa. 

Menurutnya, hal ini dapat mengurangi risiko makanan tidak layak konsumsi serta memastikan kualitas gizi lebih terjaga.

Charles menyoroti rantai distribusi makanan dalam program MBG yang dinilai panjang dan berisiko. 

Politisi partai PDI Perjuangan itu menjelaskan bahan baku sering disiapkan sejak malam hari, dimasak dini hari, lalu baru sampai ke sekolah menjelang siang. 

Proses tersebut, katanya, berpotensi meningkatkan kontaminasi bakteri.

“Kalau orang tua yang menyiapkan sendiri, kualitas gizi dan keamanan makanannya lebih bisa dipastikan,” ujarnya pada Jumat 19 September 2025.

Selain masalah distribusi, Charles juga mengungkap adanya dugaan “dapur fiktif” dalam pelaksanaan MBG. 

Pria kelahiran Jakarta itu menilai lemahnya pengawasan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) membuat program rentan disalahgunakan.

Menurutnya, pemberian uang tunai langsung akan lebih efisien dan transparan, karena orang tua dapat membeli bahan makanan sendiri sekaligus memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan bergizi sesuai kebutuhan.

Pemerintah Tetap pada Skema Awal

Meski berbagai kritik dan usulan telah mengemuka, pemerintah menegaskan skema distribusi makanan siap santap tetap dijalankan. 

Prasetyo menilai, konsep ini sudah mempertimbangkan aspek pemerataan dan kendali gizi anak-anak sekolah.

“Kita terus perbaiki, karena tujuannya agar anak-anak tetap mendapatkan makanan bergizi dan sehat,” pungkasnya.*

Laporan : EKA