Curhatan Mahfud MD soal Etika Politik di Balik Keputusan Tolak Kursi Menko Polkam

Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD angkat bicara terkait tawaran kursi menteri hingga pilih masuk Komite Reformasi Polri. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

PR - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan dirinya menolak tawaran untuk duduk sebagai Menko Polkam di kabinet pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Di sisi lain, Mahfud mengaku lebih memilih bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.

Keputusan itu diambil bukan karena ia tidak berminat, Mahfud MD menyebut hal tersebut lebih karena alasan etika politik yang sejak lama dipegang. 

Mahfud menegaskan, jabatan kabinet seharusnya diisi oleh mereka yang telah berjuang memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024, bukan dirinya yang justru menjadi lawan politik saat itu.

Meski tidak masuk kabinet, Mahfud menyebut masih bisa memberikan kontribusi lewat jalur lain. 

Kini, eks Menko Polhukam RI itu melihat reformasi kepolisian sebagai agenda besar yang membutuhkan perhatian serius, terutama soal kultur dan praktik internal yang selama ini jadi sorotan masyarakat.

“Dari diskusi itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam Tim Reformasi Polri,” kata Mahfud melalui kanal Youtube Mahfud MD Official yang dipublikasikan pada Senin, 22 September 2025.

Lantas, bagaimana pengakuan Mahfud MD terkait tawaran pemerintah kepadanya terkait kursi menteri hingga Komite Reformasi Kepolisian? Begini ceritanya.

Menolak Jabatan karena Etika

Mahfud menegaskan penolakannya terhadap kursi Menko Polkam dilandasi komitmen etika. 

Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengaku tidak ingin melanggar pernyataannya sendiri bahwa jabatan pemerintahan layak diisi oleh mereka yang terlibat langsung dalam perjuangan politik Prabowo.

“Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.

Telepon Jenderal Menjelang Reshuffle

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menceritakan dirinya sempat dihubungi seorang jenderal senior pada Minggu, 7 September 2025, sesaat sebelum reshuffle kabinet diumumkan. 

Mahfud menyebut, jenderal itu memintanya segera datang ke Jakarta dan menawarkan kursi Menko Polkam.

“Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman reshuffle, ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta),’ katanya oleh sang jenderal,” ungkapnya.

Jawaban yang Mengambang

Meski mendapat tawaran langsung, Mahfud mengaku tidak memberikan jawaban tegas. 

Mahfud merasa menolak secara terang-terangan bisa menimbulkan kesan angkuh, namun menerima pun bukan pilihannya.

“Ngambang (jawaban) saya. Saya tidak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak ‘sombong banget nih orang' begitu,” jelas Mahfud.

Catatan untuk Reformasi Polri

Di sisi lain, Mahfud menegaskan fokusnya pada reformasi Polri. Ia menyebut ada tiga aspek penting yang harus dibenahi, yakni terkait aturan, aparat, dan budaya. 

Dari ketiganya, eks Menko Polhukam RI itu menekankan perubahan kultur sebagai yang paling mendesak.

“Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Sehingga enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih, sudah ada semua di UU,” ucap Mahfud.

Jalan Tengah Kontribusi Mahfud MD 

Dengan masuk Komite Reformasi Kepolisian, Mahfud mengaku bisa tetap memberi sumbangsih tanpa harus duduk di kursi kabinet. 

Dalam konteks ini, Mahfud menegaskan pilihan tersebut lebih sesuai dengan etikanya sekaligus membuka ruang baginya untuk mendorong perbaikan kepolisian secara lebih fokus.

“Nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” tukasnya.*

Laporan : EKA