Hari Tani Nasional ke-65: SPI Desak Reforma Agraria Lewat Aksi Damai di Monas

Suasana aksi damai Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. (X/TMCPoldaMetro)

PR - Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi damai memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di kawasan Monas hingga Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 24 September 2025. 

Massa yang berkumpul sejak pagi membawa pesan besar tentang reforma agraria sejati dan keadilan bagi petani.

Aksi ini bermula dari seruan resmi SPI yang disampaikan sehari sebelumnya melalui akun Instagram @spipetani pada Selasa, 23 September 2025. 

Dalam unggahan itu, SPI mengumumkan titik kumpul di depan IRTI Monas pukul 09.00 WIB, sebelum peserta melakukan long march menuju Istana Negara.

Seruan itu menegaskan bahwa peringatan HTN bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum konsolidasi gerakan petani. 

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengajak seluruh petani di Indonesia menjadikan tanggal 24 September sebagai tonggak perjuangan.

“Kepada seluruh petani Indonesia, mari kita jadikan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025 sebagai momen perjuangan untuk mengingatkan pemerintahan Prabowo melaksanakan reforma agraria sejati,” ujar Henry dalam keterangan tertulis pada Kamis 18 September 2025. 

Desakan untuk Pemerintah

Wakil Ketua Umum SPI Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Pelaksana HTN 2025, Agus Ruli Ardiansyah, menyampaikan bahwa fokus utama aksi tahun ini adalah mendesak pemerintah menempatkan reforma agraria sebagai prioritas pembangunan.

“Kami berharap pemerintah menunjukkan target dan capaian nyata, sesuai dengan agenda pembangunan yang menekankan kesejahteraan rakyat desa dan pengentasan kemiskinan,” tutur Agus. 

“Reforma agraria harus menjadi pintu masuk dengan menata ulang struktur penguasaan dan distribusi lahan agar lebih adil bagi rakyat, terutama petani,” imbuhnya.

Delapan Tuntutan Petani

SPI dalam aksinya mengajukan delapan tuntutan yang dianggap krusial untuk memperbaiki kondisi agraria di Indonesia. 

Beberapa di antaranya adalah penyelesaian konflik agraria, penetapan hutan negara dan tanah perusahaan sebagai objek TORA, serta revisi berbagai regulasi yang dinilai belum berpihak pada petani.

Daftar lengkap tuntutan itu meliputi:

1. Penyelesaian konflik agraria yang dialami petani.

2. Hutan negara dan hasil Penertiban Kawasan Hutan dimasukkan ke objek TORA.

3. Tanah negara yang dikuasai perusahaan besar dijadikan objek TORA.

4. Revisi Perpres Reforma Agraria No. 62/2023.

5. Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani.

6. Revisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi.

7. Pembentukan UU Masyarakat Adat.

8. Pencabutan UU Cipta Kerja.

Imbauan Polisi dan Rekayasa Lalu Lintas

Aksi petani ini juga berdampak pada lalu lintas ibu kota. Melalui akun X @TMCPoldaMetro, kepolisian mengimbau masyarakat menghindari jalur arteri Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi.

"Diimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar hindari seputaran GBK dan jalan Gatot Subroto arteri depan gedung DPR MPR dari arah Semanggi ke Slipi. Dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat," tulis akun pada Rabu 24 September 2025.

Untuk menjaga ketertiban, aparat juga menurunkan 8.340 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Pemda DKI. 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa pendekatan pengamanan dilakukan secara persuasif.

"Pengamanan wilayah Jakarta Pusat 8.340 personel gabungan (Polri, TNI dan Pemda DKI)," kata Susatyo kepada wartawan.

Ia menambahkan, penggunaan senjata api tidak dilibatkan dan aparat diminta menjaga suasana kondusif.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” jelasnya.*

Laporan : Saiful